Bombell Van Jr: 2013

PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRASI

PENGERTIAN PERS

Dalam kehidupan modern kebutuhanorang akan komunikasi dan informasi semakin meningkat. Informasi dibutuhkan orang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, tidak jarang informasi juga menjadi bahan pertimbangan untuk seseorang untuk mengambil sebuah keputusan. Tidak hanya, itu pers juga dimanfaatkan untuk membentuk opini publik atau mendesakkan kepentingan publik agar di perhatikan oleh penguasa.

Berikut beberapa pengertian tentang Pers :

1) Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Pers berarti : a) Alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar ; b) Alat untuk Menjepit, memadatkan; c) Surat kabar atau majalah yang berisi berita atau orang yang bekerja di dunia persurat kabaran.

2) Ensiklopedia Pers Indonesia menyebutkan bahwa istilah pers merupakan sebutan bagi penerbit / perusahaan/ kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan. Sebutan ini bermula dari cara kerjanya media cetak (press). Segala barang yang dikerjakan dengan mesin cetak disebut Pers.

3) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa yang dimaksud pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dengan bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

4) Dalam Leksikon Komunikasi disebutkan bahwa pers berarti : a) Usaha percetakan dan penerbitan ; b) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio dan televisi. Sedangkan istilah pers berasal dari bahasa Inggris to press artinya menekan, selanjutnya press atau pers diartikan sebagai surat kabar atau majalah ( dalam arti sempit), dan pers dalam arti luas yang menyangkut media massa (surat kabar, radio, televisi atau Film).

A. PENGEKANGAN PERS DAN KEMERDEKAAN PERS

Konsep kebebasan pers mulai memperoleh perhatian sejak tahun 1956. Dalam situasi perang Dingin, muncul gejala persaingan antara dua ideologi besar, komunisme dan liberalisme. Tidak mengherankan jika konsep kemerdekaan pers kemudian berkembang sesuai dengan semangat zaman yang tengah dilanda persaingan ideologi.

Berbagai bentuk prktik pengendalian dan kebebasan pers dapat di uraikan dalam konsep-konsep berikut :

1) Pers di Bawah Rezim Otoriter

Di Negara otoriter kedudukan negara mengungguli individu dan kelompok lain di luar negara. Tetapi negara dalam hal ini sering dimaknai secara sempit hanya sebagai penguasa. Tidak terdapat perbedaan yang jelas antara kepentingan pribadi pemimpin pemerintah dan kepentingan negara secara kelembagaan. Karena kedudukan penguasa lebih tinggi dari pada kedudukan warga negara, maka penguasa berhak memperlakukan pers menurut kehendaknya. Negara kemudian membuat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pemerintah melakukan penyensoran atau pemberendelan (penutupan penerbitan), pengendalian produksi dan cara-cara lain untuk membungkam kritisme pers.

Pers diarahkan untuk mendukung pemerintah beserta kebijakannya. Pemerintah tidak hanya membatasi ruang gerak pers, lebih dari itu pemerintah menguasai dan mengendalikan media masa. Media massa yang ada di dorong bahkan di paksa, untuk menyampaikan kehendak penguasa ke khalayak, menyebarluaskan ideologi, atau cara-cara lain yang dapat memajukan penguasa dan mengontrol masyarakat.

Menurut Mc Quail, di dalam konsep otoritarian pengendalian pers dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut.

a. Media massa selamanya ( akhirnya) harus tunduk kepada penguasa.

b. Penyensoran dapat di benarkan dan wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.

c. Kecaman terhadap penguasa atau terhadap penyimpangan dari kebijakan resmi tidak dapat di terima.

2 2) Pers Libertarian

Konsep Libertarian merupakan reaksi sekaligus kebalikan terhadap konsep pers otoritarian. Jika dalam konsep otoritarian menekankan negara sebagai penguasa tertinggi, maka konsep libetarian kebalikannya. Dalam hal ini kebebasan individu dan masyarakat dibutuhkan agar tujuan hidup tercapai, konsep dasar inilah yang melahirkan pemikiran tentang demokrasi. Konsep libetarian berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan yang hakiki tersebut. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencari dan menemukan kebenaran itu ialah melalui pers, karena salah satu fungsi pers adalah mengawasi penyelenggaraan negara.

Krisna Harahap menjelaskan bahwa menurut konsep libertarian, pers mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan).

b) Melayani kebutuhan kehidupan politik

c) Mencari keuntungan ( demi kelangsungan hidupnya ).

d) Menjaga hak warga negara dan memberi hiburan.

Selanjutnya Krisna Harahap menyebutkan ciri-ciri pers yang merdeka, sebagai berikut

a) Publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan.

b) Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa izin atau lisensi.

c) Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik tidak dapat dipidana.

d) Tidak ada kewajiban memublikasikan segala hal.

e) Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan.

f) Tidak ada batasan hukum untuk pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.

g) Wartawan mempunyai otonomi profesional dalam organisasi mereka.

33) Pers Tanggung Jawab Sosial

Pada awal abad ke-20, lahir teori pers tanggung jawab sosial ( Social Responsibility ) sebagai protes terhadap teori Libertarian yang mengajarkan kebebasan mutlak, yang di anggap telah menimbulkan kemerosotan moral masyarakat.

Menurut Krisna Harahap, prinsip utama teori tanggung jawab sosial ditandai hal-hal :

a. Media mempunyai kewajiban tertentu pada masyarakat.

b. Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, objektivitas, keseimbangan, dsb.

c. Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seharusnya dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.

d. Media sebisanya menghindarkan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kajahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaanterhadap minoritas etnik atau agama.

e. Media hendaknya bersifat plularis dan mencerminkan kebinekaan masyarakatnya dengan memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan sudut pandang dan hak untuk menjawab.

f. Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat di benarkan untuk mengamankan kepentingan umum. Dengan sejumlah kritik dan tuduhan, maka Perspun melakukan perubahan dari dalam, dan memunculkan kode etik pertama pada tahu 1923 mencerminkan adanya perubahan.

Mengenai kebebasan Pers, Komisi Kemerdekaan Pers menyetakan bahwa kemerdekaan pers itu harus di beri arti sebagai berikut :

1. Bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk melanggar kepentingan-kepentingan individu yang lain.

2. Bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi keamanan negara.

3. Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa kosekuensi/ tanggung jawab terhadap ukuran yang berlaku.

4) Pers RezimKomunis

Dalam komunisme, sarana-sarana produksi dan distribusi dimiliki secara bersama-sama. Tetapi untuk menuju masyarakat komunis tanpa kelas, negara dengan partai tunggal dibutuhkan untuk mengorganisasikan upaya tersebut. Media massa merupakan alat pemerintah (partai yang berkuasa) dan bagian integral negara, sehingga pers harus tunduk terhadap pemerintah. Pers Razim Komunis berfungsi sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi massa. F. Rahmadi menyatakan peranan pers komunis sebagai alat pemerintah dan partai, pers harus menjadi suatu collective propagandist, collective agitation dan collective organizer ( organ yang menyuarakan propaganda, hasutan dan mengorganisasi kelompok.

Adapun ciri-ciri menonjol dalam pers komunis adalah sebagai berikut :

a) Media berada dibawah kelas pekerja, karena melayani kepentingan kelas tersebut.

b) Media tidak dimiliki secara pribadi.

c) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi yang bersifat anti masyarakat

KEHIDUPAN PERS DI BEBERAPA NEGARA

1. Pers di Negara-Negara Barat

Representasi sistem pers barat dapat dilihat pada sistem pers Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Negara-negara Barat pada umumnya menganut falsafahyang sama, yaitu Liberalisme. Ideologi ini menjadi landasan sistem sosial dan sistem politik mereka. Dalam hal ini, kebebasan pers di yakini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan pers tersebut terbukti memberi sumbangan positif bagi praktik demokrasi dan kontrol yang efektif terhadap pengelolaan negara.

Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk bergerak. Di dalam sistem liberal pers tidak sepenuhnya berorientasi untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah. Artinya, pers bukan merupakan terompet pemerintah seperti di negara-negara otoriter. Pers mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat. Budaya membaca masyarakat tinggi dan ditunjang dengan pendapatan masyarakat yang tinggi telah menciptakan masyarakat yang kritis terhadap berbagai kenyataan sosial.

Kendati demikian terdapat pula suara sumbang terhadap kebebasan pers itu sendiri. Pers dianggap terlalu asik mengungkapakan aspek-aspek negatif Amerika Serikat, sehingga membuat negara ini tampak buruk di mata dunia.

Belakangan ini tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap pertanggung jawaban pers semakin serius. Sebagian mengajukan kritik bahwa terdapat kalangan pers yang terlalu mengedepankan aspek komersial dalam pemberitaannya,

Jika dilihat hubungan pers dan msayarakat yang demikian adalah saling mengontrol, artinya walaupan ideologi kebebasan yang di anut memberi kemudahan berekspresi tetapi bukan berarti semuanya tidak terkontrol hubungan tersebuta dapat menciptakan masyarakat dan pemerintah yang kuat. Kondisi yang demikian memberi sumbangan penting bagi terbangunnya kehidupan sosial yang demokratis.

2. Pers di Negara-Negara Komunis

Kehidupan per di negara-negara komunis merupakan cerminan sistem sosial dan politik kumunis. Bertolak dari konsep bahwa pemilik atas semua sarana-sarana produksi dan distribusi berada di bawah kekuasaan negara, maka pers di negara komunis dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah (tidak ada pemilik perorangan atau swasta). Pemerintahd an partai komunis menggunakan pers untuk mencapai tujuan-tujuannya, yaitu sebagai instrumen yang teritegrasi dengan kekuasaan pemerintah dan partai untuk propaganda dan agritasi.

Contoh gamblang mengenai apa yang terjadi di negara komunis adalah apa yang terjadi di bekas negara Uni Soviet. F. Rahmadi menyatakan “ Membicarakan sistem pers uni soviet tidak dapat terlepas dari tiga tokoh yang meletakan dasar sistem soviet. Mereka adalah Lenin, Stalin dan Kruchcev.” Menurut Lenin pers harus melayani kepentingan kaum buruh yang merupakan kaum mayoritas. Lenin adalaj perncetus teori pers komunis dan stalin yang menerapkan ajaran Lenin. Sedangkan Kruchcev lebih menyadari bahwa pers itu ternyata dapat menjadi porum pertukaran pendapat.

Secara ringkas fungsi pers Uni Soviat seperti di tulis oleh F. Rahmadi, adalah :

a) Pers sebagai alat propaganda, agitator, dan organisator kolektif.

b) Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komunis di kalangan masa.

c) Pers bertugas sebgai lembaga yang memobilisasi dan membangun massa untuk terliht dalam pembangunan ekonomi.

d) Pers menerapkan dan menyiapkan semua dekrit, keputusan, intruksi yang dikeluarkan oleh Komite Sentral partai maupun oleh pemerintah uni soviet serta bahan publikasi lain dari pemerintah.

e) Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan kritik.

Dalam kondisi yang demikian, pers tidak mementingkan pemberitaan secara kritis. Sebab badan sensor tidak akan memberikan izin untuk memberitakan kejadian penting yang tidak di kehendaki untuk di ketahui masyarakat, kebebasan individu di batasi dan masyarakatnya bersifat tertutup.

3. Pers di Negara- Negara Berkembang

Sebagian besar negar ayang berkambang adalah negara yang baru merdeka pasca perang dunia II. sehingga tatanan sosial modern belum lama trebentuk, Sistem negara di negara berkembang pada umunya melanjutkan peninggalan negara penjajahnya dengan penyesuaian yang diangggap perlu. Ada pula yang melakukan perombakan total karena tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Pers di negara berkembang berada dalam proses perubahan dari nilai-nilai lama ( kolonial) ke nilai –nilai baru (nasional).

Ironisnya sebagian negara berkembang masuk kembali dalam pusaran penjajahan. Bedanya kali ini di lakukan oleh pemimpin sendiri yang dipimpin oleh pemimpin otoriter, pemerintah ini berusah mengontrol rakyat dan membebaskan diri dari kontrol rakyat. Lembaga pers juga tidak lepas dari kontrol pemerintah.Hal ini dikarenakan pers dapat membuat opini publik, jika kritisme pers di bungkam besar kemungkinan kendali terhadap kehidupan rakyat aman di tangan penguasa.

Perkembangan gagasan demokrasi yang melanda dunia kemudian berimbas pada kehidupan politik di negara berkembang. Para pemimpin otoriter mulai bertumbangan, baik karena pemilu maupun karena di turunkan paksa oleh masyarakat. Selanjutnya pers semakin mendapat ruang untuk menjalankan fungsi-fungsi idealnya untuk menyebarluaskan informasi secara kritis.

Secara umum, ciri-ciri kehidupan pers di negara-negara berkembang adalah sbb :

a 1) Sistem persnya cenderung mengikuti sistem pers negara bekas jajahan.

b 2) Pers di negara berkembang sampai saat ini berada dalam bentuk transisi. Ia masih mencari bentuk yang tepat atau mencari identitas. Negara berkembang umunya sedang membangun. Hal ini menyebabkan pers di tuntut untuk bisa berperan sebagai agent of social change dimana pers bersama pemerintah mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan.

c 3) Secara umum kebebasan pers di negaraberkembang diakui keberadaannya, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat batasan-batasan. Hal ini karena pers dituntut untuk Ikut menjamin atau mengusahakan stabilitas politik dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi. Pada umumnya pers menganut sistem tanggung jawab sosial.

d 4) Pada umumnya pers di negara berkembang mengalami masalah yang sama di bidang komunikasi, yaitu ketimpangan informasi, monopoli, dan pemusatan sumber dan jalur komunikasi yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan adanya dominasi negara maju atas negara berkembang di bidang informasi

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN PERS DI INDONESIA

1. Pers Pada Masa Penjajah Belanda dan Jepang

Pada dasarnya penjajahan adalah penindasan terhadap kehidupan manusia lain. Sehingga pada masa jajahan, enjajah berusaha menindas kehidupan pers. Pemerintah penjajah Belanda mengetahui bahwa pers memiliki pengaruh besar untuk membentuk opini publik. Dalam hal ini penggerakan kemerdekaan indonesia juga menjadikan pers sebagai media menyebarluaskan gagasan kemerdekaan indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah penjajah memandang pelrunya membuat undang-undang untuk membendung pengaruh pers indonesia.

Terhadap pers dikenakan Haatzai artikelen di dalam KUHP. Yaitu pasal-pasal yang memuat ancaman hukuman terhadap siapapun yang mnyebarkan perasaan permusuhan, kebencian serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda ( pasal 154 dan 155) dan terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk Hindia Belanda (Pasal 156 dan 157). Dalam praktiknya, pemerintah belanda menerapkan kontrol keras terhadap kalangan pers indonesia. Aturan-aturan yang mengekang di berlakukan secara ketat sehingga para tokoh pers indonesia banyak di hukum penjara atau di kenakan hukuman pembuangan.

Diantara para tokoh pers nasional yang menjadi korban adalah S.K Trimukti yang harus di kurung sehingga harus melahirkan di penjara.

Pada Masa penjajahan jepang, perspun tidak lepas dari tekanan. Pers banyak dipaksa harapan-harapan palsu akan lahirnya kemerdekaan setelah Jepang mengalahkan Belanda. Pemerintah Jepang bahkan memanfaatkan para tokoh nasional indonesia secara culas untuk menbujuk rakyat indonesia agar mendukung kepemimpinan Jepang atas negara-negara Asia. Propaganda yang mengagungkan kemenangan Jepang di sebarluaskan melalui media cetak.

Pemerintah Jepang pada saat itu bersifat fasis memanfaatkan berbagai Instrumen untuk menegakkan kekuasaan pemerintahannya. Sebagaiman praktik fasisme di Eropa segenap bidang kehidupan masyarakat di kerahkan untuk kejayaan negerinya dengan menindas bangsa lain. Menghadapi kenyataan demikian, kalangan pers indonesia banyak yang tetap berjuang ketajaman tulisannya. Sebagian menempuh jalan lain misalkan aktif di oraganisasi keagamaan, pendidika, politik dan lainnya.

2. Pers Masa Revolusi

Kemerdekaan indonesia yang diraih pada 17 Agustus 1945 membawa fajar baru bagi pers di indonesia. Informasi proklamasi Indonesia dapat diketahui di berbagai daerah karena jasa pers indonesia yang telah menyebarluaskan berita tersebut. Setelah berperan dalam pengembangan kesadaran nasional, kali ini pers menunjukan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian suatu negara baru yang berdaulat. Pada masa itu pers di sebut pers perjuangan.

Hubungan antara pemerintah Indonesia terjalin baik hal ini tidak lepas dari kerja keras dan perjuangan saling bahu membahu dalam memperjuangkan kmerdekaan indonesia.

Pemerintah memberi bantuan dana terhadap pers sementara pers sendiri aktif menyuarakan langkah-langkah pemerintah untuk membentuk lembaga maupun pengaturan baru sebagai perlengkapan bagi suatu negara. Namun, saat pers mulai menyerang pemerintah dengan kritikan-kritikan pedas sesuai dengan fungsinya pers harus menjadi kepentingan publik (public watc dog). Namun kritikanpedas pers telah menjadi beban yang menjengkelkan bagi pemerintah. Maka pemerintah memukul balik pers, konflik keduanya menjadi konflik permanen dan pers dipaksa tunduk di bawah kekuasaan pemerintah. Pemerintah republik indonesia untuk pertama kali mengeluarkan undang-undang yang membatasi kemerdekaan pers pada tahun 1948.

Pembatasan yang dilakukan mencerminkan sikap tidak toleran dikalangan kelompok mmiliter dan ketidak senangan merekan terhadap kecaman pers nasional, ialah pelanggaran selama beberapa minggu surat kabar suara rakyat kediri yang mengakibatkan tutupnya surat kabar tersebut.

3. Pers Pada Masa Demokrasi Liberal ( 1949 -1959)

Di era demokrat Liberal, terjadi perkembangan politik yang dinamis. Pada masa ini praktik sistem yang di gunakan yaitu parlementer. Pada tahun 1946 pemerintah mulai membina hubungan dengan pers dengan merancang aturan-aturan tetapi karena masih mendapat gangguan Belanda maka RUU ini tidak terlaksana, baru pada tahun 1949 Indonesia mendapat kedaulatan pembenahan dibidang pers dilanjutkan kembali dan pers yang ada di desa dan kota bersatu kembali. Komite Nasional Pusat melakukan sidang pleno VI di Yogya pada tanggal 7 Desember 1949, yang pada dasarnya permerintah RI memperjuangkan pelaksanaan kebebasan pers nasional, yang mencakup perlindungan pers, pemberian fasilitas yang dibutuhkan pers & mengakui kantor berita Antara sebagai kantor beritanasional yang patut memperoleh fasilitas dan perlindungan. 15 Maret 1950 dibentuk panitia pers dan penyediaan bahanbahan dan halaman pers ditambah serta diberi kesempatan untuk memperdalam jurnalistik sehingga iklim pers saat ini tumbuh dengan baik terbukti dengan bertambahnya surat kabar berbahasa Indonesia, Cina dan Belanda dari 70 menjadi 101 buah dalam kurun waktu 4 tahun setelah 1949.

Untuk menangani masalah-masalah pers, pemerintah membentuk dewan pers pada 17 Maret 1950. Dewan pers tersebut terdiri dari orang-orang persuratkabaran, cendikiawan dan pejabat-pejabat pemerintah. Dewan ini memiliki tugas :

1) Penggantian undang-undang pers kolonial.

2) Pemberian dasar sosial ekonomi yang lebih kuat kepada pers indonesia.

3) Meningkatkan mutu jurnalisme Indonesia.

4) Pengaturan yang memadai tentang kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan indonesia

4. Perkembangan Pers Pada Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dikeluarkannya Dekrit presiden memulai era baru yang oleh Soekarano di sebut Demokrasi Terpimpin. Akibat adanya pemberontakan di daerah maupun konfrontasi dan sengketa dengan negara lain , pemerintah menetapkan keadaan darurat, sepuluh hari setelah Dekrit pemerintah mulai melakukan tindakan penekanan terhadap Pers dan terus berlanjut.

Era ini kebijakan pemerintah berpedoman pada peraturan penguasa perang tertinggi (peperti) No.10/1960 & penpres No.6/1963 yang menegaskan kembali perlunya izin tertib bagi setiap surat kabar & majalah dan pada tanggal 24 Februari 1965 pemerintah melakukan pembredelan secara masal ada 28 surat kabar di Jakarta dan daerah dilarang tertib serentak. Memasuki 1964 kondisi kebebasan pers berada dalam keadaan yang sangat buruk, kementrian penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Penekanan-penekana terhadap pers bertambah buruk setelah meningkatnya ketegangan dalam tubuh pemerintah.

5. Perkembangan Pers Pada Era Orde Baru (1966-1998)

Di awal pemerintahan orde baru Soeharto menyatakan bahwa akan membuang jauh-jauh praktik demokrasi terpimpin dan menggantinya dengan demokrasi pancasila.

Pada masa ini pembredelan dan pengekangan terhadap pers semakin parah tercatat ada 102 kali pembredelan yaitu tahun 1972 50x, tahun 1972 40x, serta 12 penerbitan dibredel. Terkait peristiwa “ Malari “ tanggal 15 Januari 1974 yang menjadi awal titik balik indonesia karena adanya kritik dari berbagai kalangan terutama Pers terhadap praktik pemerintah yang cenderung korupselain itu protes juga dilakukan untuk mengkritisi kebijakan pembangunan pemerintah yang dirasa terllu bergantung pada negara asing.

Pada saat itu Departemen penerangan seolah-olah menjadi pengawas di Indonesia yang mengharuskan SIT atau SIUPP bagi setiap surat kabar yang ada. Koran Detik, Tempo dan Editor menjadi fenomena terakhir dari sejarah pers yang dibredel yaitu tahun 1994. Masa-masa selanjutnya menjadi masa yang suram bagi Pers karena pemerintah melarang pers untuk tidak mengganggu stabilitas kekuasaan hingga berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998.

6. Perkembangan Pers Pada Era Reformasi (1998-sekarang)

Pada tanggal 5 Juni 1998, kabinet reformasi di bawah presiden B.j.Habibie meninjau dan mencabut permenpen No.01/1984 tentang SIUPP melalui permenpen No.01/1998 kemudian mereformasi UU pers lama dengan UU yang baru dengan UU No.40 tahun 1999 tentang kemerdekaan pers dan kebebasan wartawan dalam memilih organisasi pers.

Di dalam undang-undang pers yang baru, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, itu sebabnya tidak lagi di singgung perlu tidaknya surat izin terbit . Di samping itu ada jaminan pers nasional tidak di kenakan penyensoran, pemberedelan, dan pelanggaran penyiaran. Di era Reformasi pertanggung jawaban pers adalah kepada profesi dan hati nurani sebagai insan pers. Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelanggaran, dan penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

FUNGSI PERS DALAM MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS

1. Sifat Pers

Ideologi atau falsafal yang dianut setiap negara akan mempengaruhi sifat pers yang ada di negara tersebut. Oleh sebabitu sifat pers antara satu negara dengan negara yang lainnya berbeda.

2. Misi Pers

Pers sebetulnya dikenal sebagai lembaga sosial (social institution). Sebagai lembaga sosial, pers mempengaruhi pola pikiran dan kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya masyarakat juga berpengaruh terhadap pers.

Pers sebagai lembaga sosial (lembaga kemasyarakatan) yang bergerak di bidang pengumpulan dan pnyebaran informasi mempunyai misi sebagai berikut :

· Ikut mencerdaskan masyarakat

· Menegakkan keadilan

· memberantas kebatilan.

3. Fungsi Pers

Menurut Mochtar lubis, pers di negara berkembang memiliki 5 fungsi yaitu :

1. Adalah sebagai “watchdog” atau pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, pembentuk opini dan pengarah agenda ke depan.

2. Fungsi Pendidik; Memberikan informasi perkembangan ilmu dan teknologi.

3. Fungsi pemersatu; Yakni memperlemah kecenderungan perpecahan.

4. Fungsi penghapus mito dan mistik dari kehidupan politik negara berkembang.

5. Fungsi sebagai forum untuk membicarakan masalah politik yang ada di negara Asia.

4. Perkembangan Pers di Dunia.

Kegiatan jurnalistik pertama dikenal dalam sejarah adalah bulletin Acta Diurna artinya peristiwa harian pada masa romawi kuno abad 1 SM dengan dipampang di alun-alun, sedangkan bulletin berita yang disebarkan kepada kalayak ramai fitemukan di Cina sekitar tahun 750 M.

Abad ke 15 penyebaran berita dengan cepat dan luas berkat ditemukannya mesin cetak karya Johannes Gutenberg di Jerman. Mula-mula surat kabar hanya memuat 1 lembar saja dan berisi 1 berita, pada abad 16 dan 17 di Jerman, Belanda dan Inggris surat kabar dan majalah dibuat dalam berbagai ukuran dan lembar malahan pengaruhnya makin meluas bukan saja hanya berita tapi juga berdampak pada politik. Jurnalisma pada abad ke 19 menjadi lebih berpengaruh karena adanya metode produksi masal revolusi industri dan meningkatnya angka melek huruf. Pada akhir abad 19 dan awal abad 20 kantor-kantor berita memanfaatkan penemuan telegram untuk mengirim berita secara cepat melalui kabel.

KODE ETIK JURNALISTIK DAN PERS YANG BEBAS DAN

BERTANGGUNG JAWAB

Peranan pers adalah memberi informasi yang benar kepada publik tentang suatu peristiwa, pers adalah media yang dapat dengan bebas menginvestigasi jalannya pemerintahan dan melaporkan tanpa takut adanya penuntutan. Dalam masyarakat demokratis, rakyat bergantung pada pers untuk memberantas korupsi, memaparkan kesalahan penerapan kukum serta ketidak efisienan dan ketidak efektifan kerja sebuah lembaga pemerintah. Negara demokrasi ditandai adanya pers bebas, sedangkan kediktatoran penguasa ditandai adanya pembungkaman/pembredelan media masa.

Pasal 6 UU pers No 40 tahun 1999 tentang peranana pers mengatakan :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,

2. Menegakan nilai-nilai demokrasi, mendorong penegakan supremasi hukum dan HAM, menghormati pluralism/kebhinekaan,

3. Mnengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat & benar,

4. Melakukan pengawasan ktiris, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum,

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

1. Kode Etik Pers

Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wartawan penyiaran tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau pemberitaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka meskipun bersinggungan dengan yang punya kekuasaan tetap akan selamat, meskipun ada juga yang tersandung tempok kokoh penguasa terbukti banyak kasus-kasus besar terbongkar seperti : skandal Watergate, Bank Century, Perang Vietnam dll.

a. Kode etik AJI (Analisi jurnalis Independen) mengatakan :

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

2. Jurnalis selalu mempertahankan prinsip kebebasan berimbang dalam peliputan.

3. Jurnalis member tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya & kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

4. Jurnalis hanya melaporkan fakta & pendapat yang jelas sumbernya.

5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.

6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.

7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk member informasi, off the record dan embargo.

8. Jurnalis segera meralaat setiap pemberitaan yang diketahui tidak akurat.

9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial identitas korban kejahatan seksual dan pelaku tindak pidana dibawah umur.

10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi SARA, bangsa, politik, kecacatan dan latar belakang sosial lain yang negatif.

11. Jurnalisme menghormati privasi kecuali hal yang merugikan masyarakat.

12. Jurnalisme tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan dan seksual.

13. Jurnalisme tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimiliki untuk mencari keuntungan pribadi.

14. Jurnalisme tidak dibenarkan menerima sogokan.

15. Jurnalisme tidak dibenarkan menjiplak.

16. Jurnalisme menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.

17. Jurnalisme menolak campur tangan pihak lain mengenai hal di atas.

18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis kode etik.

b. Kode etik pers PWI

Kepribadian dan Integritas

Pasal 1

WI Berimtak kepada Tuhan YME, berjiwa Pancasila, taat pada UUD 1945, kesatria, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara serta terpecaya dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

WI dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan negara agama.

Pasal 3

WI tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutar balikan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan.

Pasal 4

WI tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita/tulisan/gambar yang dapat menguntungkan/merugikan seseorang/pihak.

22. Kebebasan Pers

Kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi meliputi surat kabar, buku, majalah, radio dan televisi dari control/sensor pemerintah. Kebebasan pers dianggap sebagai hal yang fundamental dalam hak-hak individu, tanpa media yang bebas masyrakat & pemerintah yang demokratis tidak mungkin terwujud. Melalui pengakuan atas hak untuk berseberangan pendapat, pemerintah demokratis mendorong perubahan politik dan sosial yang damai dan tertib. Pembubaran Departemen Penerangan dan hilangnya SIUPP menandai sebuah perubahan besar dalam dunia pers Indonesia. Salah saut indikasinya adlah bertambahnya jumlah media masa baik media cetak, radio maupun televisi. Meskipun kebebasan pers membawa sisi negative seperti mengekspos pornografi & pornoaksi yang bertentangan dengan nilai norma yang ada di masyarakat.

Menurut Rommy Sugiantoro dalam etika ada 2 faktor yang berperan yaitu norma & nilai norma, perilaku etis yang kongkret merupakan penggabungan 2 hal tersebut. Namun yang dapat mengontrol etika pers adalah masyarakat sendiri.Menurut teori tanggung jawab sosial pers, pers yang etis bukan hanya memanfaatkan hak publik untuk mengetahui tetapi juga menunjukan tanggung jawab atas pemberitaannya terhadap publik. Etika yng harus dimiliki seorang jurnalis minimal sama dengan 9 prinsip sosial yang dimiliki profesi kemasyarakatan seperti :

1. Jangan sampai menghilangkan nyawa orang lain

2. Meminimalisi kerugian

3. Bersikap adil (pemberitaan yang adil)

4. Membantu mereka yang perlu perhatian segera

5. Memenuhi janji

6. Menghargai setiap sumber

7. Menghargai orang (menjaga kehormatan, kehidupan pribadi & kemandirian)

8. Jujur

9. Menghargai publik unuk mengetahui semua hal.

Melayani kepentingan umum juga merupakan prinsip yang harus dimiliki seorang jurnalis. Wartawan bertugas menjaga kelangsungan pers bebas, terus menggugat akuntabilitas kekuasaan, menghindari terjadinya kepanikan, menyuarakan mereka yang tidak mampu bersuara, mendidik masyarakat untuk mengatasi krisis.

3. Dampak Kebebasan Pers

Salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan pers, dengan bebasnya pers menyapaikan informasi selain ada positif juga ada negativenya disamping berdampak juga terhadap insan dan lembaga pers itu sendiri seperti penyerangan, pengusiran, intimidasi, pembredelan yang sampai dengan tuntutan hukum.

Tindakan yang menjamin keterbukaan informasi

1. UU yang menjamin keterbukaan informasi

2. Meniadakan sensor politik

3. Standar profesi yang lebih tinggi para wartawan

4. Penetapan standar profesi, indepedensi & tanggung jawab

5. Penyesuaian ketentuan untuk pers bebas dan masyarakat umum

6. Fair dalam permberitaan terhadap penguasa

Jaminan kebebasan pers di Indonesia tertuang dalam:

1. UU No.40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik PWI dan AJI

2. UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Pemerintah RI dan DPR membuat UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dengan UU tersebut penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control dan perekat sosial. Serta UU tersebut juga menyerahkan pengaturan penyiaran kepada KPI (Komisi penyiaran Indonesia) untuk mengontrol penyiaran yang dilakukan media yang ada di Indonesia.

44. Penyalahgunaan Kebebasan Pers Dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia

Beban tugas pers sangat besar sehingga diperlukan tanggung jawab yang berasal dari pengelola pers, pemilik dan para wartawannya. Saat ini suara masyarakat terhadap pers bertambah keras dan kritis kalau terjadi pemberitaan atau tingkah laku insan pers yang tidak proporsional jadi sudah seharusnya pers tidak mengabaikan kritik dan protes masyarakat dengan melakukan reflexi dan koreksi kedalam.

Pertanggung jawaban pers diberikan secara hukum. Dalam KUHP (pernah dikumpulkan oleh Menpen Moh. Yunus dalam buku biru tahun 1998), menyangkut pencemaran nama baik, menyebarkan rasa permusuhan dan penghinaan. Pertanggung jawaban lainnya adalah pertanggung jawaban wartawan, pemilik dan pengelola pers yang disebut pertanggung jawaban etika.

Kontrol yang paling umum di dunia adalah dengan sensor dan di Indonesia selain sensor ada Depen, UU pers, penerbitan SIUPP hingga yang ekstrim pembredelan. Secara umum ada 5 ada 5 mengapa buku, majalah atau koran dilarang beredar dikita, yaitu 1.Alasan Politik 2.Alasan Agama 3.Alasan Ras 4.Alasan Pornografi 5.Alasan Penerbitan dalam aksara asing. Salah satu kelemahan pemerintah kita adalah tidak adanya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dalam mengambil kebijakan pelarangan buku atau pers disamping itu juga lemahnya penguasaan bibliografi (usaha mengetahui buku) apa saja yang pernah diterbitkan, perpustakaan yang memilikinya yang bagipemerintah kita tidak mungkin dilakukan sebab tidak ada UU wajib simpankarya cetak (UU Deposit) yang mewajibkan setiap penerbit mengirimkan contoh terbitannya (biasanya 2 eksemplar) ke perpustakaan yang ditunjuk (biasanyaperpustakaan nasional).

Saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang terang-terangan menyebutkan sensor sebagai kebijakan resmi pemerintah. Hal ini terlihat dari konvenan dan deklarasi yang telah disahkan mengenai kebebasan dan HAM seperti :

1. Piagam PBB (1945)

2. DUHAM PBB (1948)

3. Konvenan Hak-hak politik dan sipil PBB (1966)

4. Konvenan tentang Hak-hak ekonomi dan Sosbudb (1966)

5. Konvenan HAM Eropa (1953)

6. Akta Final Helsinki (1975)

7. Konvenan HAM Amerika (1978).

Beberapa dampak yang mungkin sebagai ekses dari kebebasan pers misalnya :

Berita bohong
Berita yang melanggar norma susila dan norma agama
Berita kriminalits dan kekerasan fisik
Berita, tulisan, atau gambar yang membahayakan keselamatan dan keamanan Negara dan persatuan bangsa

Untuk memecahkan masalah ini maka Komisi penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberitakan peristiwa kejahatan (kriminalits) terutamna bag media elektronik yaitu :

Menyiarkan atau menayangkan gambar pelaku kejahatan melanggar etika dan hokum
Penayangan gambar-gambar mengerikan merugikan konsumen
Penayangan gambar korban kejahatan harus dengan izin korban

Kesimpulan

Kebebasan pers yang sedang kita nikmati sekarang memunculkan hal-hal yang sebelumnya tidak diperkirakan. Suara-suara dari pihak pemerintah misalnya, telah menanggapinya dengan bahasanya yang khas; kebebasan pers di ndoesia telah di luar kendali. Sementara dari pihak masyarakat, muncul pula reaksi yang lebih konkert bersifat fisik.

Barangakali, kebebasana pers di Indonesia telah menghasilkan berbagai ekses. Dan hal itu makin menggejala tampaknya karena iklim kebebasan tersebut tidak dengan sigap diiringi dengan kelengakapan hukumnya. Bahwa kebebasan pers akan memunculkan kebabasan, itu sebenarnya merupakan sebuah konsekuensi yang wajar. Yang kemudian harus diantisipasi adalah bagaimana agar sesuatu yang melebihi batas tersebut tidak kemudian diterima sebagai kewajaran.

No	Nama Provinsi	Ibukota	Nama Gubernur	Nama Wakil Gubernur	Masa Jabatan
PULAU SUMATERA
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	dr. H. Zaini Abdullah	Muzakkir Manaf	2012-2017
2	Sumatera Utara	Medan	Gatot Pudjo Nugroho, ST	Tengku Erry Nuradi	2013-2018
3	Sumatera Barat	Padang	Prof. Dr. H.Irwan Prayitno	Muslim Kasim	2010-2015
4	Riau	Pekanbaru	H. M. Rusli Zainal, SE., M.P	Drs. H.R. Mambang, M.IT	2008-2013
5	Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	Drs. Muhammad Sani	Dr. HM. Soerya Respatino, SH., MH	2010-2015
6	Jambi	Jambi	Drs. H. Hasan Basri Agus, MM	Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum
7	Sumatera Selatan	Palembang	H. Alex Nurdin	H. Eddy Yusuf
8	Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Ir. H. Eko Maulana Ali	Syamsuddin Basari
9	Bengkulu	Bengkulu	H. Junaidi Hamzah, S.Ag., M.Pd	-
10	Lampung	Lampung	Drs. H. Sjachroedin Z.P, SH	Ir. H. MS Joko Umar Said, MM
PULAU JAWA
11	DKI Jakarta	Jakarta	Ir. H. Joko Widodo	Ir. Basuki Thahaja, MM Purnama	2012-2017
12	Jawa Barat	Bandung	Ahmad Heryawan	Dedi Mizwar	2013-2018
13	Banten	Serang	Ratu Atut Chosiyah	Muhammad Masduki
14	Jawa Tengah	Semarang	Bibit Waluyo	Rustriningsih
15	DI Yogyakarta	Yogyakarta	Sri Sultan Hamegkubuwono X	Paku Alam IX
16	Jawa Timur	Surabaya	Soekarwo	Syaifullah Yusuf
PULAU NUSATENGARA DAN BALI
17	Bali	Denpasar	I Made Mangku Pastika	Anak Agung Ngurah Puspayoga
18	Nusa Tenggara Barat	Mataram	Muhammad Zainul Majdi	Badrul Munir
19	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Frans Lebu Raya	Esthon L. Foenay
PULAU KALIMANTAN
20	Kalimantan Barat	Pontianak	Coernelis	Christiandy Sanjaya	2013-2018
21	Kalimantan Timur	Samarinda	Awang Faroek Ishak	Farid Wadjdy
22	Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Agustin Teras Narang	Achmad Diran
23 24	Kalimantan Selatan Kalimantan Utara	Banjarmasin Tanjung Selor	Rudy Ariffin	Rudy Resnawan
PULAU SULAWESI
25	Sulawesi Utara	Manado	Sinyo Harry Sarundajang	Djouhari Kansil
26	Sulawesi Barat	Kota Mamaju	Anwar Adnan Saleh	Aladin S. Mengga
27	Sulawesi Tenggara	Kendari	Nur Alam	Saleh Lasata
28	Sulawesi Tengah	Palu	Longki Djanggola	Sudarto
29	Sulawesi Selatan	Makasar	Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., MH	Ir. H. Agus Arifin Nu'mang MS	2013-2018
30	Gorontalo	Gorontalo	Gusnar Ismail	Tonny Uloli
KEPULAUAN MALUKU DAN IRIAN
31	Maluku	Ambon	Karel Alberth Ralahalu	Said Assagaff
32	Maluku Utara	Ternate	Thaib Armaiyn	Abdul Ghani Kasuba
33	Papua Barat	Kota Manokwari	Abraham Octavianus Atururi	Rahimin Katjong
34 35	Papua Teluk	Jayapura Serui	Lukas Enembe	Klemen Tinal	2013-2018

Bombell Van Jr

About Me

Wednesday, June 19, 2013

Thursday, April 4, 2013

Provinsi Serta Gubernur Seluruh Indonesia

Friday, March 15, 2013

Archive